Deskripsi Standar

 Deskripsi Standar

Hari ini kamu kembali melihat banyak masalah di Indonesia. Pandemi, Korupsi, Demonstrasi, Kemiskinan, dan banyak tema lagi. Kamu yang punya nama latin Homo Sapiens, kemudian merasa tertarik untuk bertanya “Kenapa bisa begitu banyak masalah di Indonesia?” Barangkali pertanyaan lain, tapi maknanya sama. UU OmnibusLaw, Korupsi, Kolusi, Kriminalitas, Ketimpangan Sosial, Masalah Ekonomi, hingga Masalah Pendidikan. Selama ini kita mungkin akan berpikir tentang langkah preventif, atau langkah solutif. Pernahkan kita kembali berpikir ke awal? Apa yang menjadi penyebab dasar, bagaimana pondasi kita sejauh ini, dan seperti apa deskripsi kita pada tujuan? Seringkali, siswa kelas dua belas diingatkan untuk belajar konsep dasar dalam mata pelajarannya, seperti seorang kuli bangunan yang paham dengan penggunaan perkakasnya. Pernahkah pemerintah sesekali kembali mengajak rakyat untuk berbicara pasal pemerintahan? Seperti apa tujuan mereka, gambaran nilai yang mereka akan jalankan, atau skema roda kebijakan mereka selama menjabat? Apakah ini cuma wacana, atau kita kini kekenyangan akan visi dan misi mereka?

Saat memasuki perkuliahan, mahasiswa akhirnya paham pentingnya konsep dalam belajar, pentingnya pondasi dalam membangun rumah. Kita bisa tahu akibat dari pondasi yang goyah ini dapat merugikan diri kita, sebagaimana rumah yang rapuh apabila dasarnya tidak dengan benar dirancang. Skema, rancangan, deskripsi – itu yang tengah kita butuhkan saat ini. Gambaran detil arah kebijakan, pembicaraan terbuka dengan masyarakat berbagai lapisan. Bukan kebijakan membabi buta yang justru seringkali membuat rakyat salah mengerti. Gagasan fenomena Immanuel Kant cukup memberitahu kita seberapa banyaknya kemungkinan pemikiran yang bisa muncul. Bahkan kadang kebaikan pun berbeda standarnya tiap individu. Itu yang ingin kita bahas—deskripsi standar. Seperti Lalat yang kita gambarkan punya sayap, berukuran sentimeter, mulut tipe penghisap, masuk ke dalam keluarga serangga.

Sebelum bergerak ke masalah pemerintahan, izinkan saya memberi gambaran lebih lanjut tentang fundamental yang saya ingin bahas—saya namakan deskripsi standar. Dalam filsafat, bahasan tersebut dikenal baik dalam etika, yang mana akan sarat akan konvensi atau kesepakatan. Apa hasil dari pemikiran yang dibahas oleh etika? Nilai. Kebaikan, Kejahatan, Kemanusiaan, Keadilan, Kemanusiaan, dan lain sebagainya. Seringkali kita mempertanyakan apa pengertian dari nilai-nilai tersebut. Nyatanya justru nilai-nilai tersebut hanyalah nama yang kita berikan untuk perilaku-perilaku tertentu. Orang yang mencuri, bernilai kejahatan. Orang yang memberi makan orang miskin, bernilai kebaikan. Orang yang mencontek, bernilai kebaikan dan kejahatan. Orang yang tidur saat kelas online, bernilai... entahlah, barangkali E. Sampai di sini, kita mengerti bahwa nilai-nilai tersebut membutuhkan deskripsi agar bermakna. Kemudian, deskripsi-deskripsi tersebut juga memiliki standar yang memenuhi sebuah pola dalam nilai.

Kita ke contoh. Katakanlah ada sebuah nilai bernama kebaikan. Di dalam nilai tersebut, kita memasukkan banyak perilaku, yang beberapa dari mereka adalah (a) Membantu seorang nenek menyeberang jalan (b) Memberi seorang pengemis uang (c) Membantu Ibu membeli gula ke warung. Ketiga perilaku tersebut kita sebut sebagai deskripsi. Lalu apa yang menjadikan mereka termasuk ke dalam nilai kebaikan? Dapat kita simpulkan bahwa pola yang menjadikan ketiga perilaku tersebut termasuk ke dalam nilai kebaikan adalah : Perilaku yang bersifat meringankan beban dan bermanfaat bagi manusia lain. Kita tentu boleh memasukkan standar lain yang mewakili ketiga deskripsi tersebut.

Kita akan mulai menyentuh permasalahan sebenarnya. Immanuel Kant, seorang politisi luar biasa dari Amerika menggagas sebuah ide menarik bernama fenomena. Secara sederhana, fenomena mengungkapkan bahwa kita hanya melihat dunia melalui penglihatan kita sendiri. Lawannya adalah nomena, dunia apa adanya, bukan berdasarkan penglihatan kita. Kita hanya akan meminjam istilah fenomena kali ini, bukan membahas fenomena-nya. Sebagai contoh, saat ini kita sedang duduk berhadapan, saya sedang membaca novel Harry Potter. Yang anda lihat adalah sampul, dan yang saya baca barangkali lembaran novel tersebut. Anda mungkin melihat saya sedang membaca novel Harry Potter, tapi saya ternyata sedang membaca komik Naruto dari balik novel Harry Potter.

Ada milyaran manusia dengan deskripsi dan standar yang berbeda. Di Jepang, menunduk termasuk dalam deskripsi nilai kebaikan, namun di Amerika kemungkinan besar tidak. Bahkan, ketika saya memasukkan pen spinning ke dalam nilai kebaikan, Ibu saya malah memasukkannya ke dalam deskripsi standar kejahatan. Bisa dipahami? Saya berusaha mengatakan bahwa, manusia punya deskripsi standar yang berbeda dalam nilai. Walaupun barangkali standarnya sama, dipastikan ada satu atau dua setidaknya perbedaan dalam deskripsi tiap individu, bahkan lebih. Belum lagi bila standarnya berbeda dan deskripsinya berbeda. Lalu, apakah mungkin perbedaan tersebut disatukan? Di sanalah konvensi/kesepakatan bekerja.

Kontra beberapa lapisan masyarakat terhadap Omnibus Law dan UU Cipta kerja adalah salah satu bentuk perbedaan yang muncul akibat gagalnya seorang pemimpin negara—Presiden memanfaatkan kekuatannya dalam ‘mencapai kesepakatan deskripsi standar.’ Bukti dari kegagalan ini adalah maraknya kesalahpahaman di antara rakyat, bahkan barangkali di antara jajaran pemerintah sendiri.

Saya ingin sebentar berbalik ke Orde Baru, mengungkit bagaimana rezim bisa mengendalikan lembaga peradilan atau bagaimana isu penembak misterius dan penghilangan orang terjadi. Pada satu sisi, Orde Baru dapat dikatakan berhasil dengan baik menunjukkan bagaimana cara rezimnya bisa menjadi stabil. Kekuasaan yang multi-periode juga bisa saya sebut sebagai bukti dari ke-stabilan tadi. Namun bagaimana kemudian cara pemimpin—Bapak Soeharto dapat mempertahankan kestabilan itu untuk beberapa periode? Saatnya kita kembali ke fundamental awal tadi, mengenai penyatuan deskripsi standar.

Dalam hal penyatuan deskripsi standar, seorang pemimpin punya beberapa opsi, antara lain : Yang pertama adalah dengan memberikan rakyat kesempatan langsung berpartisipasi dengan aktif dalam jalannya pemerintahan, dengan kata lain terbuka pada dinamika pemikiran di masyarakat. Opsi kedua adalah membuat deskripsi-deskripsi nilai baru dan mengajak rakyat untuk mengikutinya, dengan kebebasan rakyat untuk aktif lebih terbatas.

Mr. Soeharto : “Warga Indonesia bebas berbicara selagi tidak sedang mengancam kekuasaan rezim.”

Mr. Jokowi : “Warga Indonesia bebas berbicara”

Ke mana kira-kira kamu akan memilih? Sebagai perbandingan, kita berikan analogi lain,

Dosen X : “Semua Mahasiswa bebas menghidupkan mic zoom selagi saya tidak menerangkan”

Dosen Y : “Semua Mahasiswa bebas menghidupkan mic zoom.”

Mr. Soeharto dan Dosen X berhasil memberikan arahan lebih rinci daripada Jokowi dan dosen Y. Bagaimana hasil arahannya? Dosen X kemungkinan lebih tenang ketika mengajar, dan barangkali dosen Y sewaktu-waktu akan mendengarkan suara ayam berkokok ketika volume earphone-nya di maksimalkan. Arahan itulah yang saya sebut sebagai ‘penyatuan deskripsi standar.’ Pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan adalah : Seperti apa sebenarnya keadilan yang ingin dijalankan? Apa saja standar kemanusiaan yang ditetapkan nanti? Bagaimana rezim menggambarkan nilai kesejahteraan? Bukannya : Apa visi-misinya?. Pancasila sudah terlalu abstrak untuk dijadikan deskripsi standar. Lagipula Pancasila menurut saya adalah kumpulan nilai, dan Presidenlah yang bertugas untuk memaparkan nilai-nilai tersebut lebih rinci.

Sama halnya dengan kejadian baru-baru ini. Omnibus Law, Cipta Kerja, demonstrasi, dan banyak permasalahan lain. Saya sendiri akan menerima apapun kebijakan Presiden, namun dengan tanda kutip ‘saya diarahkan dengan jelas.’ Katakanlah Omnibus Law ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, lantas bagaimana rezim memberikan deskripsi pada nilai kesejahteraan itu? Apabila salah satu deskripsi kesejahteraan yang dimaksud adalah dukungan untuk pengusaha besar, tentu mungkin Cipta Kerja bisa kita pahami. Namun, apakah rakyat paham dengan benar deskripsi tersebut? Apakah jangan-jangan justru rakyat menerjemahkan deskripsi kesejahteraan tersebut justru sebagai jurang kemiskinan mereka? Seperti saya yang memasukkan android ke dalam nilai kebaikan sedangkan Ibu saya malah memasukkannya ke dalam deskripsi nilai kejahatan?

Kita membutuhkan pidato. Seperti mahasiswa yang mengerjakan skripsinya dengan detil sedetil-detilnya. Seperti seorang peneliti vaksin yang berusaha sejelas mungkin menuliskan laporannya. Sepintas barangkali pidato terdengar sepele. Namun, di sanalah sebenarnya kekuatan terbesar seorang Presiden, seorang pemimpin. Bicara yang dinanti, tapi bukan bicara abstrak seakan kita berusaha beraforisme seperti kehendak Nietzsche, melainkan bicara jelas seperti komandan perang pada tentaranya. Penjelasan yang jelas dan sederhana.

Baiklah, itu dia. Kita sudah punya beberapa premis yang saya coba buktikan dengan pemaparan panjang sebelumnya. Dapat kita simpulkan bahwa, untuk menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia, kita perlu seorang pemimpin yang mampu menjelaskan dengan rinci deskripsi standar dari nilai bernegara yang akan Ia terapkan, agar rakyat mendapatkan gambaran jelas pula seperti apa langkah yang bisa diambil untuk bisa mewujudkan deskripsi standar yang pemimpin inginkan.

Kita tidak lagi ingin berteriak menggemakan Revolusi Mental!

Kita lebih senang diarahkan untuk belajar penjumlahan.